Kabar yang cukup mengejutkan datang dari partai berkuasa di Korea Selatan dengan memberikan penawaran untuk bisa membuat alternatif untuk Wajib Militer bagi anggota Bangtan Sonyeondan (BTS).
Adapun untuk alternatif penawaran ini diberikan oleh pihak terkait karena ingin memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas apa yang telah mereka lakukan untuk membantu tingkat perekonomian negara berkat budaya 'Boy band' yang bisa dibilang cukup besar.
Kenapa BTS Diusulkan Bebas Wamil?
'Kami melihat negara mendapatkan untuk keuntungan ekonomi senilai 60 triliun won ($51,7 miliar) selama 1 dekade dan sejumlah 6 triliun won untuk tahun ini dari Bintang KPOP, BTS' - Rep. Noh Wong-rae, salah satu anggota Dewan Tertinggi Partai Demokrat.
'Ketika BTS berhasil memuncaki Billboard Hot 100, kami melihat ada 1,7 triliun won yang mendongkrak tingkat perekonomian'.
'Peran BTS dalam meningkatkan prestise Korea di dunia tak bisa diukur. Kita harus mengawalinya dengan diskusi serius tentang penawaran untuk sebuah pengaturan khusus wajib militer kepada anggota BTS'.
'Wajib militer memang sakral, namun, tak semua orang harus menggunakan senjata. Insinyur, seniman klasik dan atlet punya alternatif sendiri, namun, seniman budaya kpop belum termasuk'.
Noh memberikan usulan supaya BTS bisa direncanakan untuk proyek-proyek negara seperti 'Kampanye untuk promosi pulau, Dokdo misalnya. Wilayah sengketa di mana Jepang mengajukan klaim untuk bersaing kepada komunitas Internasional'. Ini dilakukan untuk imbalan sebagai pelayanan tugas militer mereka secara tradisional.
Penawaran program sukarelawan khusus untuk pengganti 'Wajib Militer' ini pun diketahui memerlukan revisi Undang-undang Dinas Militer. Kini, pemerintah tengah membuat penawaran untuk program alternatif kepada para seniman klasik, insinyur, ilmuwan, atlet dan peneliti teknologi untuk pemanfaatan bakat mereka.
Mereka pun melayani di dalam sejumlah program relawan kalau mempunyai kualifikasi tertentu. Atlet yang berhasil mendapatkan medali Olimpiade atau medali emas di Asian Games bakal diberikan pengecualian dari wajib militer.
Artis klasik yang berhasil mendapatkan penghargaan, seperti pianis, sutradara, dan lainnya juga memenuhi syarat untuk mendapat pengecualian.
Bulan kemarin, Partai Demokrat memberikan usulan untuk RUU revisi Undang-undang Dinas Militer dengan kemungkinan artis KPOP bisa menunda pendaftaran mereka. RUU itu juga disponsori oleh Rep. Jeon Yon-gi yang hingga kini masih menanti keputusan dari Komiter Pertahanan Nasional Majelis Nasional.
Jeon mengungkapkan, 'Memberi kesempatan untuk bisa menunda pendaftaran tentu akan berbeda dengan memberi pengecualian atau pengaturan program khusus'.
'Kita harus menawarkan para pemuda yang kariernya mencapai puncak di usia 20-an sebagai suatu pilihan untuk menunda wajib militer mereka'.
Jin BTS dan Wajib Militer
Dari sisi BTS sendiri, Kim Seok-jin atau Jin BTS merupakan sosok yang dikenal paling tua di Bangtan Boys, Ia lahir pada tahun 1992. Ia seharusnya bergabung dengan wajib militer pada akhir 2021 menurut Undang-undang Dinas Militer yang berlaku saat ini.
Oposisi konservatif dari Partai Kekuatan Rakyat di Korea Selatan mengatakan telah setuju dengan niat tersebut, namun harus ditekankan untuk prosesnya bisa dilakukan dengan adil.
Pada waktu Jeon memberikan usulan untuk usulan tersebut, Rep. Ha Tae-keung dari Partai Kekuatan Rakyat mengunggah pesan di Facebook dan menuntut sebuah standar objektif untuk tahap seleksi.
'Apakah bisa penyanyi idola menunda wajib militer kalau Ia dipilih oleh Menteri Kebudayaan?'.
'Apakah ini Kediktatoran? Partai yang berkuasa dan oposisi harus membuat bentuk badan konsultatif agar menciptakan standar yang adil'.
Sedangkan untuk rangkaian petisi publik juga sudah diajukan ke papan buletin Gedung Biru agar meminta pengaturan khusus bagi anggota BTS khususnya. Sejumlah orang pun mengusulkan pembebasan, sedangkan ada juga yang lainnya meminta penundaan atau program alternatif untuk bisa memanfaatkan bakat dari Bintang KPOP itu dengan sebaik-baiknya.
Tetapi, tak satupun dari mereka yang mengumpulkan cukup tanda tangan pada hari senin untuk menjamin balasan dari Pemerintah. Petisi dengan jumlah lebih dari 200 ribu tanda tangan akan mendapat tanggapan resmi.
